Kronologi Sengketa Informasi Publik Gede Kamajaya

Foto arsip Gede Kamajaya

Foto arsip Gede Kamajaya

Gede Kamajaya, pengaju permhonan informasi publik ke Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), memenangkan gugatan informasi publik yang dijadukannya.

Dari proses sidang di Komisi Informasi (KI) Bali hingga banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, keputusannya sama, Undiksha harus membuka hasil tes calon pegawai negeri sipil di lingkungan Undiksha.

Berikut kronologis sengketa tersebut hingga akhir Oktober lalu.

2014
Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk formasi CPNS dosen di Undiksha dilaksanakan oleh Panselnas. Pemohon dinyatakan lulus dengan no peserta 3010-2-012971. Dilanjutkan Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang dilaksanakan oleh unit kerja/Undiksha.

11 Februari
Berdasarkan pengumuman No 1566/A4/KP/2015 Gede Kamajaya tidak lulus. Ia mohon diberikan atau ditunjukkan lembar kerja asli TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya.

28 April 2015
Melalui surat No 317/UN48/KP/2015 oleh Ketua Pelaksana (Dr. I Nyoman Jampel M.Pd) Undiksha klarifikasi dengan inti sbb: mekanisme dan pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan TKB telah mengacu pada surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 4 Desember 2014.

7 Mei 2015
Surat ketiga dilayangkan Gede karena tidak puas atas jawaban dari surat sebelumnya. Surat ditujukan ke Rektor Undiksha.

5 Juni 2015
Tidak kunjung mendapatkan informasi yang dimohon, Gede melaporkan ke Komisi Informasi Bali dengan No sengketa: 004/VI/KI.Bali-PS/2015.

30 Juni 2015
Sidang pertama Ajudikasi di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Bali dengan agenda pemeriksaan. Mediasi gagal sidang dilanjutkan seminggu kemudian dengan agenda mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan sidang berikutnya agenda pemeriksaan bukti-bukti.

3 Agustus 2015
Setelah melalui beberapa kali sidang, Komisi Informasi Provinsi Bali melalui surat No: 73/01.05/VIII/KI Bali/2015 memutuskan 1) mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya; 2) menyatakan bahwa pemberian lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pemohon; 3) memerintahkan termohon untuk memberikan informasi kepada pemohon, menghitamkan informasi-informasi lain yang dikecualikan sesuai ketentuan pasal 17 UU No 14 Tahun 2008; 4) dan seterusnya.

12 Agustus 2015
Undiksha mengajukan banding melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan No surat: W3.TUN4/749/HK.06/VIII/2015. Beberapa alasan 1) Pemohon (Gede kamajaya) salah mendudukkan termohon sebagai pihak yang harus dimintai tanggung jawa karena termohon hanya sebagai satuan kerja dan kewenangan ada pada Panselanas CPNS Kemendikbud; 2) permohonan pemohon bertentangan dengan pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

17 November 2015
Setelah melalui beberapa kali sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melalui surat No: 18/G/2015/PTUN.DPS memutuskan: 1) Mengabulkan permohonan termohon sebagian. 2) Menguatkan putusan KI Bali untuk sebagian. 3) Memerintahkan Undiksha memebrikan sebagian informasi berupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis TKB dan cara menghitung nilai, 4) Memerintahkan rector Undiksha menolak sebagian informasi yang diminta termohon keberatan, 5) Menghukum pemohon keberatan membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

3 Desember 2015
Undiksha mengajukan banding. Surat pengantar pemberitahuan banding atas putusan PTUN Denpasar pemohon terima tanggal 5 Desember 2015 dengan No surat: W3.TUN4/1076/HK.06/XI/2015.

22 Desember 2015
Menindaklanjuti upaya banding Undiksha atas putusan PTUN Denpasar, Gede melalui kuasa hukum mengirimkan kontra memori kasasi.

21 Januari 2016
Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, No registrasi 65 K/TUN/2016.

18 April 2016
Putusan Kasasi Mahkamah Agung, menolak permohonan kasasi dari pemohon Rektor Undiksha, menghukum pemohon kasasi biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

12 Juli 2016
Undiksha mengajukan Peninjauan Kembali (PK) akta permohonan dan penerimaan memori PK diterima PTUN

25 Oktober 2016
Eksekusi PTUN: Pengumuman di koran media cetak tentang putusan KI Bali, PTUN, Kasasi MA, dan disebut putusan tak bisa dilaksanakan karena berkas yang diminta sudah dihanguskan Undiksha 18 Desember 2014.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.sloka.or.id/kronologi-sengketa-informasi-publik-gede-kamajaya/
Twitter
Instagram

Leave a Reply