Diskusi lintas aktor tentang kesiapan lembaga publik di Bali dalam menerapkan UU KIP

Kebebasan atas informasi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Dasar legitimasi ini telah tertuang dalam UUD 45 pasal 28 F(2), Deklarasi umum Hak Azasi Manusia (Pasal 19) serta kovenan internasional untuk masalah hak sipil dan politik (Pasal 19 Ayat 2).  Oleh karena itu, kebutuhan akan UU yang mengatur akses publik terhadap informasi mutlak dibutuhkan di Indonesia.

Pengalaman beberapa Negara yang telah memiliki UU kebebasan informasi (Freedom of Information Act) seperti Swedia, Finlandia, Jepang dan India menunjukkan bahwa jaminan akses atas informasi menciptakan partisipasi luas masyarakat dalam mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik dan peningkatan pelayan publik.

Namun kondisi keterbukaan sepertinya tidak akan serta merta terjadi meski pemberlakuan UU KIP telah melewati masa tenggang dua tahun. Beberapa indikatornya antara lain, pertama, Jumlah Komisi Informasi Daerah (KID) yang terbentuk di 2 dari 33 propinsi di Indonesia yaitu KID Jawa Tengah dan KID Jawa Timur. Kedua, minimnya kesiapan badan publik untuk melaksanakan UU KIP. Hasil assessment KIP pusat menjelang pemberlakuan UU KIP disebutkan bahwa baru 7 (tujuh) badan publik diseluruh indonesia yang dianggap siap (berupaya mempersiapkan diri) menghadapi pelaksanaan UU KIP. Ketiga, hasil uji badan publik lintas sektor yang diadakan Sloka Institute bekerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) terhadap beberapa instansi di 4 kabupaten/kota serta di tingkat Provinsi Bali mencerminkan belum sistematis dan transparannya akses informasi publik. Uji badan publik yang dilakukan meliputi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pelaksanaan uji badan publik yang dilakukan bulan Juni 2010 melibatkan rekan jaringan antara lain Walhi Bali, Limas, dan Persma Akademika.

Hasil uji publik tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan Rembug Lintas Aktor (RELA) Kesiapan Badan Publik di Bali dalam Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik  yang diadakan 8 Juli 2010 di Hotel Inna Bali jalan veteran Denpasar. RELA dihadiri oleh anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Abdul Rahman Ma’mun, drs I Wayan Nuranta, SH.,  perwakilan Biro Pemerintahan Provinsi Bali, dan Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH, Kepala Bidang Informasi Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Bali, perwakilan Walhi Bali, perwakilan Yayasan Manikaya Kauci, perwakilan persma Akademika, Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan, dan wartawan.

Press Release dan liputan tentang RELA dapat dibaca di :

The Jakarta Globe, The Jakarta Post, kebebasaninformasi.org, balebengong.net

Pemateri:

1. Pande Komang Yanes Setat (Wartawan Kantor Berita Antara Bali)
2. I Wayan Juniartha (Wartawan The Jakarta Post)
3. I Putu Hendra Brawijaya (Anggota Bali Blogger Community)

Materinya tentang teori dasar jurnalistik seperti menulis berita langsung dan berita kisah maupun tentang jurnalisme warga. Bukan hanya belajar teori, peserta akan langsung praktik menulis dipandu pemateri dan fasilitator berpengalaman. Selain jurnalisme, peserta juga dilatih membuat blog untuk mempublikasikan karyanya dan sebagai jurnal harian.

Kapan?

Sabtu-Minggu, 24-25 Juli 2010 (empat kali pelatihan)

Pukul : 09.00-16.00 WITA

Di mana?

Kantor Sloka Institute

Jalan Noja Ayung No 3 Gatsu Timur Denpasar

Unduh formulir pendaftaran —-> Form Pendaftaran Kelas Menulis IV

Cara Daftarnya?

1. Kelas menulis terbuka untuk siapa saja yang tertarik mengikuti dan lolos seleksi. Tidak dipungut bayaran.
2. Calon peserta mengirimkan tulisan sepanjang sekitar 300 kata tentang alasan tertarik mengikuti pelatihan serta apa rencananya untuk mengembangkan jurnalisme warga.
3. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juli 2010 pukul 20.00 WITA.
4. Bersedia menjadi kontributor di blog jurnalisme warga http://www.balebengong.net

Ada yang belum jelas? Hubungi :

Intan Paramitha – Sloka Institute

Jl Noja Ayung No 3 Gatsu Timur Denpasar

Telp. 0361 – 7989495 (Luhde), HP: 08179701808 (Intan)

Email info@sloka.or.id, intan@sloka.or.id

Website: www.sloka.or.id, www.balebengong.net

Kelas Menulis Jurnalisme Warga Angkatan IV

Pada hari pertama tanggal 7 Juni 2010 pertemuan dibagi menjadi 3 sesi dengan 4 orang narasumber. Ketua KI Pusat Ahmad Alamsyah Saragih yang biasa dipanggil Alamsyah mengisi sesi pertama dengan memberikan pengantar tentang perkembangan UU KIP dan implementasinya. Alamsyah menekankan bahwa UU KIP hanya entry point untuk mendorong badan publik memiliki tatakelola yang lebih terbuka, efektif dan efisien, dan akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

UU KIP juga mengatur informasi yang dikecualikan bagi publik (pasal 17 UU KIP) maka diperlukan badan yang menangani sengketa informasi yaitu Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah sesuai dengan amanat UU KIP. KI Pusat sudah terbentuk sejak bulan Mei 2009. Sedangkan untuk KI Daerah sudah ada yang terbentuk yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa daerah lain yang sedang dalam proses pembentukan antara lain, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Sedangkan Bali masih dalam proses konsultasi.

Sesi kedua diisi diskusi dengan narasumber Johan Budi (Karo Humas KPK), Agus Sudibyo (Yayasan SET dan anggota Dewan Pers), serta Ahmad Alamsyah Saragih (Ketua KI Pusat). Diskusi membahasa sejauh mana peranan UU KIP dalam pemberantasan korupsi dan kesiapan badan publik menerapkan UU KIP termasuk kesiapan KPK sebagai badan publik. KPK sedang dalam proses membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tetap berada dalam biro kehumasan namun memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih khusus.

Agus Sudibyo memaparkan bahwa terjadi banyak kekeliruan badan publik dalam penerapan UU KIP. UU KIP mengatur 2 hal mendasar terkait badan publik, yaitu internal dan eksternal. Eksternal meliputi menyediaan informasi yang wajib dan berkala kepada publik seperti laporan keuangan dan rencana kerja/kebijakan. Internal meliputi Standard Operation Procedure (SOP), bagaimana informasi dikelola dan disiapkan. Badan Publik kebanyakan menganggap bahwa informasi diberikan bila ada yang meminta.

Sesi ketiga disampaikan oleh Bejo Untung (Yayasan SET) membahas proses dan strategi pembentukan KID. Para peserta workshop saling berbagi pengalaman terkait pembentukan komisi informasi maupun komisi lainya seperti KPU. Danardono (IPC) menceritakan kronologis dan upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pembentukan KI Pusat. Seperti, mengawal dan mendorong kandidat dalam tim seleksi (timsel), mengubah kebijakan penilaian menjadi akumulasi bukan per tahapan. Budi (PATTIRO) menceritakan proses terbentuknya KID Jawa Tengah dan Banten yang berbeda strateginya.

Di Jawa Tengah, pembentukan KID cenderung lebih mudah dan mampu mewakili organisasi masyarakat sipil (OMS) karena pejabat daerah yang lebih terbuka. Sedangkan di Banten di mana pejabat daerahnya sangat tertutup, rekan-rekan OMS menggalang koalisi dan menggunakan media sebagai alat mempengaruhi pembentukan KID Banten.

Dari diskusi tersebut dirumuskan pendekatan dan strategi untuk daerah-daerah yang akan, sedang, atau sudah dalam proses membentuk KID. Untuk daerah yang belum memiliki KID, langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain:
1.    Konsolidasi OMS, Akademisi, Mahasiswa, dan Media tentang pembentukan KID.
2.    Membentuk kelompok kerja yang bertujuan untuk mendorong pembentukan tim seleksi dan mengusulkan RKA (Rencana Kerja Anggaran). Pemangku kebijakan yang terlibat seperti Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi, Biro Hukum (Sekda), DPRD, dan Media.

Untuk daerah yang sedang berproses (sudah ada tim seleksi), langkah-langkah yang bias ditempuh antara lain:
1. Mengawal timsel agar bekerja transparan. Upayakan setiap tahapan hasilnya diumumkan kepada public.
2. Negosiasi (lobi) dan audiensi kepada timsel.
3. Kampanye Media. Orientasi DPRD tentang KIP dan KID.
4. Menelusuri rekam jejak kandidat (tracking) KID.

Untuk daerah yang telah terbentuk KID:
1. Penguatan KID missal tentang kompetensi untuk mediasi dan ajudikasi.
2. Pengawasan kinerja dan proses mediasi sengketa informasi.

Pertemuan hari kedua membahas tentang keterkaitan UU KIP dengan Audit Sosial bercermin dari India yang telah menerapkan Sosial Audit sebagai mandat dari UU jaminan tenaga kerja desa nasional / National Rural Employment Guarantee Act (NREGA Act, 2005). Secara spesifik sosial audit diatur dalam NREGA Act Pasal 17. Article 17 (1) menyatakan bahwa parlemen akan memonitor semua aktvitas di mana program pemberdayaan masyarakat akan diimplementasikan di gram panchayat (dewan desa). Artikel 17 (2) dari UU NREGA menyatakan bahwa parlemen sebaiknya mengadakan sosial audit secara reguler terhadap semua proyek yang berada dalam area gram panchayat. Artikel 17 (3) menyatakan bahwa gram panchayat sebaiknya menyediakan semua dokumen yang relavan termasuk rekening, vouchers, buku-buku.

Dokumen persetujuan dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan kepada dewan untuk keperluan sosial audit. Paparan dilengkapi dengan menonton film liputan tentang social audit di India, dengan narasumber Abdul Rahman Ma’mun yang biasa dipanggil Aman salah seorang komisioner KI Pusat. Diharapkan penerapan UU KIP didaerah dapat mendorong social audit bagi kebijakan-kebijakan badan publik. Dan tercapainya tata kelola pemerintahan yang terbuka, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan UU KIP (pasal 3).

Suasana kelas menulis angkatan III

Kelas Menulis Jurnalisme Warga kembali diadakan oleh Sloka Insitute. Kegiatan ini akan berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu, 5-6 Juni 2010. Kegiatan ini bertempat langsung di Sloka Institute Jalan Noja Ayung no.3 Gatsu Timur, Denpasar, Bali.

Kelas dimulai dari pukul 9.00 pagi hingga pukul 17.00 sore. Pesertanya sebelas orang dari berbagi latar belakang dan pengalaman. Ada pelajar, ibu rumah tangga, serta pegawai swasta.

Ruangan berukuran 4 x 7 meter persegi, dengan gaya santai ala lesehan kedai, memberi suasana nyaman dan santai. Panitia menyediakan kue, roti, serta air mineral. Peserta terlihat antusias. Terbukti, saat penyampaian materi teori oleh moderator sekaligus penyelenggara Anton Muhajir yang juga jurnalis lepas, peserta diam mendengarkan pembicaraan yang disampaikannya.

Saat siang beranjak acara dilanjutkan dengan penyampaian dasar-dasar Jurnalistik sekaligus teori tentang Jurnalisme. Pematerinya, M. Ridwan, wartawan Radar Bali, memberi banyak kontribusi tentang pengetahuan dan wawasan baru dalam dunia jurnalistik.

Singkatnya waktu membuat materi yang disampaikan dibuat agak cepat dan singkat. Peserta menyimak dengan seksama apa yang disampaikan M. Ridwan. Saat diskusi, berbagai pertanyaan pun muncul dari peserta.
Usai mendengarkan penyampaian teori dari M. Ridwan acara kembali dilanjutkan dengan sesi istirahat. Namun, tidak banyak yang memanfaatkan waktu istirahat ini. Karena itu, fasilitator melanjutkan ke sesi menulis. Peserta diharapkan membuat tulisan tentang profil teman atau kegiatan yang berlangsung.

Selanjutnya aktivitas kembali hening. Hanya terdengar ketikan-ketikan laptop saling bersahutan dan sesekali helaan nafas panjang menandakan keseriusan cikal bakal para penulis baru. [b]

Ditulis oleh : Eka Juni Artawan. Salah seorang peserta kelas menulis jurnalisme warga angkkatan III. Tulisan ini juga dimuat di www.balebengong.net

Hal ini dikritisi Saichu Anwar, aktivis Yayasan Manikaya Kauci (YMK) dan Hendik dari LBH Bali. “Jangan sampai UU KIP ini jadi momok baru. Berpeluang menjebloskan publik karena dianggap menyalahgunakan informasi,” kata Saichu.

Ia mengharap seluruh masyarakat mengawal agar UU ini memang legitimasi dari kebebasan dan hak mendapat informasi bukan malah upaya mengkriminalkan.

Menindaklanjuti hasil diskusi Sloka Institute sebelumnya soal UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kembali dilaksanakan diskusi lanjutan dan kali ini bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar, pada Jumat (7/5) lalu di Kantor AJI Denpasar.

Sementara itu Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar menjelaskan, sudah muncul beberapa salah kaprah dari pejabat pemerintah atau badan publik soal UU KIP ini di Bali. “Ada beberapa wartawan di lapangan yang diminta surat permintaan informasi ketika liputan. Katanya karena prosedur UU KIP. Ini kan salah kaprah,” ujarnya.

Birokrasi ini, menurut rofiqi berimbas ke publik. Karena pekerjaan wartawan dikejar waktu dan membutuhkan kecepatan mengakses dokumen publik. “Hati-hati kamu, sekarang ada UU KIP. Tersangka korupsi, itu masih rahasia dari Jaksa kok sudah diberitakan? Pemahaman ini yang perlu disinkronkan dengan UU Pers,” tutur Rofiqi.

“Kita menjaga akses seluasnya untuk mewakili publik. Ada anggapan salah, mereka punya kekebalan karena dianggap ada prosedur. Sementara adanya kriteria kategorisasi informasi akan membuat proses peralihan yang panjang. Saya khawatir mereka (badan publik) tak serius membuat kategorisasi, mana yang kategori cepat, dan sebagainya,” tambah wartawan Tempo di Bali ini.

Di sisi lain, wartawan tak banyak paham soal UU KIP. Dan ini menurutnya bertabarkan dengan prinsip kebebasan informasi. Ia mengharapkan ada sinkronisasi UU KIP dan UU Pers yang memberikan jaminan luas pada wartawan dalam akses mendapatkan informasi.

Inilah yang menurut Tio, pemahaman yang keliru petugas di lapangan. “Seharusnya yang takut mereka bukan publik. Yang terkena sanksi awal kan petugas. Ini akibat proses sosialisasi yang tak tuntas,” ujarnya.

Sejak 1 Mei 2010 ini UU KIP dengan resmi diberlakukan di seluruh Indonesia. Walau infrastruktur dan pelaksananya belum siap, tidak menjadi alasan bagi pengunduran implementasinya. Toh, sejak diundangkan pada 2008, UU no 14 Tahun 2008 ini sudah dua tahun menganggur menunggu kesiapan badan publik termasuk sosialisasinya.

Diskusi lanjutan usai bedah UU KIP sekitar tujuh bulan lalu, menargetkan pembahasan lebih teknis. MIsalnya apa langkah publik untuk mencoba mencari informasi ke badan publik, bagaimana mendorong keterwakilan para profesional bidang kebebasan informasi seperti praktisi media dan LSM dalam perekrutan Komisi Informasi di Bali, dan mengantisipasi ekses dari UU KIP ini.

Menurut Sulastio, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) yang menjadi narasumber pada diskusi ini mengatakan baru dua provinsi pasca UU KIP yang sudah mengangkat Komisi Informasi (KI). Yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara yang tengah menyiapkan adalah Banten, Jakarta, Bali, dan lainnya.

“Jika KI Bali belum terbentuk, sengketa informasi bisa diurus KI Pusat. Tapi melelahkan kalau harus ke Jakarta. Kami berharap KI di daerah bisa segera terbentuk,” ujar Tio, panggilan akrab Sulastio.

Nah, untuk masyarakat mulai kini bisa melakukan uji publik untuk mendapat informasi dan badan publik harus melayaninya. “ Kok anak saya tidak dapat dana BOS? Kok saya tidak dapat Jaskesmas?” demikian dicontohkan Tio.

Di Thailand, ia merunut UU KIP di negara gajah putih itu diinspirasi dari kisah seorang ibu yang anaknya tak diterima di perguruan tinggi. Akhirnya atas desakan si ibi, hasil tes-nya berhasil dibuka dan benar hasilnya jelek. Tapi si ibu puas karena ternyata pihak universitas memang melakukan tes secara jujur. Karena itu oleh publik, keterbukaan informasi ini sangat berguna.

Tio melanjutkan, di banyak negara lain juga berawal dari hal yang sederhana. DI Jepang karena berbagai kegelisahan. “Di Indonesia juga banyak. Misal kasus surat perjalanan dinas atau SKPD, kemudian terbongkar. Ada orang yang punya SKPD melebihi 300 atau hampir setahun hari kerja. Ini kan tidak mungkin. Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan publik dan praktiknya,” tambah Tio.

Di sektor lingkungan misalnya, Walhi selalu kecewa karena dokumen AMDAL tak bisa diakses. Karena itulah, sejumlah LSM membuat Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi. Pada 2004, naskahnya mulai masuk DPR. Sayangnya karena UU sangat lama dibahas, pada 2004 mandeg. Lalu pada DPR periode 2004-2009 dilanjutkan atas inisiatif Komisi I.

“Perjalanan sangat panjang, teman-teman LSM yang mengawal banyak rontok di tengah jalan. Kegelisahan teman-teman yang bertahan dilakukan dengan membuat Freedom of Information (FoI) Network. Bisa dibuka website. www.kebebasaninformasi.org,” Tio menjelaskan.

Di sisi lain, yang perlu diperhatikan adalah ada roh dari draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi (judul sebelumnya) yang hilang. UU itu lalu berubah menjadi UU Keterbukaan Informasi Publik seperti saat ini.

Padahal dua hal itu ada perbedaan yang signifikan. Kalau kebebasan memperoleh informasi, informasi hak setiap individu. Pengertian kebebasan informasi tak bisa ditawar-tawar. [luh de suriyani]

Kelas Menulis Jurnalisme Warga Angkatan III

Sebab dengan tulisan-tulisan, kamu bisa mengabarkan banyak hal. Cerita pribadi, tempat bersantai, masalah kota, sampai curhat. Apa saja bisa kamu tulis ala Jurnalisme Warga, di mana warga tak hanya jadi objek berita tapi sekaligus penulisnya.

Tak usah takut tulisanmu tidak menarik. Menulis itu karena kebiasaan, bukan hanya soal berbakat atau tidak. Kini waktunya kamu belajar. Sebab Sloka Institute pengelola blog jurnalisme warga Bale Bengong bekerjasama dengan I’m an Angel, akan mengadakan Kelas Menulis Jurnalisme Warga Angkatan III.

Materinya tentang teori dasar jurnalistik seperti menulis berita langsung dan berita kisah maupun tentang jurnalisme warga. Bukan hanya belajar teori, peserta akan langsung praktik menulis dipandu pemateri dan fasilitator berpengalaman. Selain jurnalisme, peserta juga dilatih membuat blog untuk mempublikasikan karyanya dan sebagai jurnal harian.

Kapan?

Sabtu-Minggu, 5-6 Juni 2010 (dua kali pelatihan)

Pukul : 09.30-16.00 WITA

Di mana?

Kantor Sloka Institute

Jalan Noja Ayung No 3 Gatsu Timur Denpasar

Cara Daftarnya?

1. Kelas menulis terbuka untuk siapa saja yang tertarik mengikuti dan lolos seleksi. Tidak dipungut bayaran.
2. Calon peserta mengirimkan tulisan sepanjang sekitar 300 kata tentang alasan tertarik mengikuti pelatihan serta apa rencananya untuk mengembangkan jurnalisme warga.
3. Pendaftaran akan ditutup pada 29 Mei 2010 pukul 20.00 WITA.
4. Mengisi dan mengumpulkan form pendaftaran yang bisa diunduh di sini.

Pemateri:

1. M. Ridwan (Wartawan Radar Bali)
2. Ni Komang Erviani (Redaktur Dewata Post)
3. Eka Dirgantara (Anggota Bali Blogger Community)

Fasilitator:

Anton Muhajir dan Luh De Suriyani (Wartawan Lepas dan Pengelola Bale Bengong)

Informasi dan Pendaftaran

Agus Sumberdana – Sloka Institute

Jl Noja Ayung No 3 Gatsu Timur Denpasar

Telp. 0361 – 7989495 (luhde), HP: 08113855430 (gustulank), 08179701808 (intan)

Email info@sloka.or.id, agus@sloka.or.id

Website: www.sloka.or.id, www.balebengong.net

Koran dinding? It’s so yesterday. Ini zaman Facebook, blog, twitter. Ini zaman di mana media tak lagi statis, hanya dibaca oleh siswa di sekolahnya, dan tanpa interaksi. Ini zamannya anak sekolah lebih melek pada media internet.

Karena itulah Bali Blogger Community (BBC), Pers Mahasiswa Akademika, dan Sloka Institute mengadakan lomba Blog Pelajar SMA/SMK se-Bali. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pelatihan Blog Pelajar SMA/SMK se-Bali yang diadakan pada 21 Februari dan 7 Maret di seluruh kabupaten/kota Bali.

Tema Lomba:
Merangsang Kembali Gairah Jurnalistik di Kalangan Pelajar

Ini syaratnya:

1. Lomba blog terbuka untuk semua kelompok jurnalistik di seluruh SMA/SMK di Bali.
2. Peserta lomba adalah kelompok jurnalistik atau pengurus koran dinding di sekolah, bukan perorangan.
3. Satu kelompok jurnalistik boleh mengirimkan lebih dari satu tulisan.
4. Tulisan yang dikirimkan harus sesuai tema lomba dan bisa dalam bentuk opini atau berita kisah.
5. Selain tulisan, peserta juga harus mengirimkan alamat tulisan (url) yang ada di internet. Contoh URL adalah http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2010/03/06/lomba-blog-smasmk-se-bali.html
6. Peserta harus mencantumkan banner lomba blog di blog yang didaftarkan dalam lomba. Banner bisa diambil dari link berikut <a href=”http://baliblogger.org/content/lomba-blog-smasmk-se-bali”><img src=”http://baliblogger.org/files/imagepicker/y/yanuar/lomba-blog-sebali.jpg” align=”center” alt=”Lomba Blog SMA / SMK Se Bali” </a>
7. Pendaftaran dibuka dari 20 Februari hingga 30 Maret 2010. Peserta bisa mengirimkan tulisan dan link-nya antara tanggal tersebut.
8. Penerimaan tulisan ditutup pada 30 Maret 2010 pukul 24.00 Wita.
9. Tulisan dikirimkan ke email yanuar@gmail.com dan antonemus@gmail.com.

Penilaian

1. Tulisan meliputi orisinalitas, kedalaman, dan gaya bahasa
2. Desain meliputi foto atau ilustrasi dan kelengkapan perangkat website seperti banner lomba dan
3. Interaksi meliputi jumlah komentar dan interaksi dengan pembaca.

Hadiah

1. Juara I:  Rp 1.000.000 dan piala
2. Juara II: Rp 750.000 dan piala
3. Juara III: Rp 500.000 dan piala

Pengumuman pemenang akan disampaikan pada pertengahan April 2010 melalui website baliblogger.org dan balebengong.net

Info lebih lanjut bisa hubungi
Email antonemus@gmail.com | Telp +62817348794 | YM antonemus

Jangkang Research Institute dan Sloka Institute bekerjasama untuk mengadakan survei independen bertema ”Profil dan Perilaku Pengguna Internet di Bali”. Survei ini akan dilakukan pada pengguna internet di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil dari survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi mengenai perilaku pengguna internet dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Untuk sampai pada tujuan tersebut, kami mohon bantuan untuk mengisi dan menjawab setiap pertanyaan yang sudah tersedia di lembar kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i merupakan kunci keberhasilan survei ini. Atas kerjasama, dukungan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i, kami ucapkan terima kasih.

Salam
Jangkang Research Institute dan Sloka Institute

Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini ditujukan hanya untuk masyarakat pengguna internet yang saat ini berdomisili di Provinsi Bali.
2. Satu orang responden hanya diperkenankan mengisi 1 kuesioner saja.
3. Silahkan jawab semua pertanyaan demi pertanyaan di kuesioner ini.
4. Untuk pertanyaan pilihan ganda, silahkan memberikan tanda silang/melingkari pada SALAH SATU pilihan jawaban.
5. Semua identitas dan jawaban yang diberikan pada survei ini dijamin kerahasiaannya.

Untuk mengisi kuesioner, silakan berkunjung ke sini.

Pagi ini saya baru memastikan, semua tempat pelatihan blog kami mengalami hambatan yang sama: koneksi internetnya lelet setengah mati. Ini yang mengacaukan pelatihan kami.

Minggu kemarin, Pelatihan Blog Pelajar SMA/SMK se-Bali diadakan serentak di tiga kabupaten di Bali. Kegiatan ini merupakan kerjasama Bali Blogger Community (BBC) – Pers Mahasiswa Akademika Universitas Udayana – Sloka Institute. Pelatihan dasar blog ini diadakan di seluruh kabupaten/kota di Bali yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Klungkung, dan Karangasem dalam dua gelombang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda lebih besar yang diadakan Persma Akademika, Workhsop Jurnalistik dan Lomba Koran Dinding tingkat Pelajar SMA/SMK se-Bali. Pelatihan blog kami masukkan dalam agenda karena, menurut kami, sudah saatnya pers abu-abu juga menggunakan media multimedia seperti blog untuk mempublikasikan karya jurnalistiknya. Kording tuh jadul banget..

Selain itu, pengenalan blog untuk pelajar juga penting karena saat ini makin banyak pelajar yang familiar dengan internet. Sayangnya, penggunaan internet ini lebih banyak untuk akses jejaring sosial semacam Facebook. Tentu saja kami tidak anti Facebook. Berjejaring itu penting. Tapi kami melihat ada kecenderungan bahwa terlalu banyak Fuckbooking, eh, Fesbukan juga tidak bagus. Pelajar perlu mengenal blog sebagai alternatif kegiatan berinternet ria.

Maka, ketika ada ide membuat pelatihan blog untuk pelajar se-Bali dari Akademika, kami dari Sloka dan BBC menyambutnya dengan suka cita untuk bekerja sama. Kami sudah lama ingin mengadakan kegiatan seperti ini.

Nah, gelombang pertama dimulai kemarin di tiga tempat: wilayah Badung dan Denpasar diadakan di SMA 4 Denpasar; wilayah Karangasem, Klungkung, dan Bangli di SMA 2 Semarapura, Klungkung; dan wilayah Jembrana di SMA 1 Negara. Tim dari BBC sebagai pemateri terbagi pula ke tiga kabupaten ini. Teman-teman dari Persma Akademika sudah ke masing-masing tempat sehari atau dua hari sebelumnya karena mereka juga memberikan pelatihan jurnalistik.

Saya sendiri sendiri kebagian kasih pelatihan blog di Klungkung. Teman lain dari BBC ada Lina, Rahaji, Winarto, Agung Pushandaka, Lode, Bani, dan Udin. Kami berbagi peran selama pelatihan. Ada yang kasih materi, ada yang membantu peserta praktik. Adapun dua tim lainnya dikoordinir Eka Dirgantara untuk di Denpasar dan Bowo untuk wilayah Jembrana.

Sekitar pukul 3 sore, pelatihan blog pun dimulai. Peserta pelatihan adalah juga peserta lomba kording di masing-masing wilayah. Di Klungkung, misalnya, ada lima tim kording yang ikut lomba kording. Mereka ini ikut juga pelatihan blog. Tiap kelompok peserta pelatihan blog ada tiga anggota. Jadi ya ada sekitar 15 peserta dengan laptop masing-masing.

Pelatihan ini diadakan di salah satu kelas SMA 2 Semarapura. Koneksi menggunakan wireless, bukan jaringan area lokal alias local area network.

Pas baru mulai sih koneksinya bagus. Ketika kami memperkenalkan teori dasar blog seperti pengertian blog, ciri-ciri atau karakter blog, tujuan orang ngeblog, jenis-jenis blog, manfaat blog, sampai mengenal penyedia blog, koneksinya oke. Kami menyampaikan materi ini sambil memperlihatkan beberapa contoh blog anggota BBC. Dan, semuanya lancar. Koneksinya cepet banget.

Tapi hambatan mulai datang ketika kami masuk praktik ngeblog. Materinya seperti mendaftar blog, konfirmasi email, memilih desain, dan seterusnya. Baru berjalan sekitar 30 menit, Rahaji sudah mengeluh. “Koneksinya ngengek. Baru mau daftar saja sudah pada macet,” katanya..

Untuk mencari koneksi internet yang lebih cepet, kami pindah tempat pelatihan. Dari yang semula di kelas, kami pindah ke lapangan terbuka. Sekitar 15 peserta itu terpaksa lesehan di tengah lapangan berharap menemukan koneksi yang lebih lancar. Hasilnya patuh dogen alias sami mawon. Koneksi benar-benar ancur!

Kami semua terjebak macet di lalu lintas dunia maya karena kecilnya jalur yang kami pakai untuk melanjutkan pelatihan ini. Karena tak ada perubahan berarti dalam hal koneksi, kami pindah kembali ke ruang kelas dengan sedikit perubahan. Beberapa laptop dimatiin sehingga hanya ada satu laptop untuk tiap kelompok. Artinya hanya ada lima laptop plus satu untuk presentasi.

Ah, tapi ini juga tak banyak menolong. Kami berjalan sangat lambat di dunia maya meski cuma untuk login, apalagi membuat tulisan baru.

Parahnya koneksi lelet ini tak hanya di Klungkung. Eka di Denpasar mengabarkan hal sama. Bowo di Negara juga demikian. Pelatihan di tiga wilayah di Bali ini terhambat ngengeknya koneksi.

Lalu, pagi ini saya baca laporan lebih panjang dari masing-masing wilayah. Ini yang ditulis John di milis BBC, “Pelatihan di SMU 4 Denpasar agak mengecewakan. Koneksinya tidak stabil karena koneksi internet yg di gunakan adalah koneksi 3G M2 saya. Ini pun dikroyok 11 notebook, dan itu juga koneksi nya tidak stabil.”

Ini tulisan Pak De di milis BBC juga. “Acara pelatihan mulai terganggu dengan koneksi yang lumayan super lemot.!! ketika registrasi user di wordpress lancar. tetapi mulai bermasalah ketika harus membuka account aktivasi email.  dari sini yang mulai tersendat-sendat-nya alur pelatihan.”

Membaca laporan dari Denpasar dan Negara, saya haqqul yakin, pelatihan kami memang terhambat gara-gara leletnya koneksi internet. Niat kami untuk melatih pelajar SMA/SMK agar mereka familiar dengan blog ternyata tak berjalan lancar. Hambatan terbesarnya itu tadi, koneksi lelet setengah mati.

Begitu mengalami kemacetan internet itu, saya kok langsung inget Menteri Komunikasi dan Informatika. Saya pikir dialah yang harus bertanggung jawab membangun koneksi internet yang lebih lancar. Parahanya selama jadi menteri, saya lebih sering membaca idenya yang penuh kontroversi. Malah, terakhir dia mau membuat Rancangan Peraturan Menteri untuk memantau konten atau materi di internet.

Jadi begini, Pak Menteri. Daripada bikin aturan yang melanggar kebebasan informasi itu, lebih baik perbaiki koneksi internet kita agar lebih kenceng. Kalau koneksi lebih lancar, tentu kami bisa melatih pelajar lebih bagus lagi. Lalu, makin banyak pelajar bisa punya blog. Mereka akan punya kegiatan lain ketika berinternet.

Kalau mereka punya aktivitas lain ketika berinternet, tentu itu akan mengurangi kekhawatiran Pak Menteri bahwa mereka akan menyalahgunakan internet. Berikan dukungan, Pak. Bukan hanya larangan untuk kami. [b]

Desain oleh Gus Tulank

Untuk meningkatkan kapasitas pelajar Bali di bidang teknologi informasi terutama blog, Pers Mahasiswa Akademika Universitas Udayana Bali, Bali Blogger Community (BBC), dan Sloka Institute akan mengadakan Pelatihan Blog untuk Pelajar se-Bali.

Pelatihan diadakan dalam dua gelombang.

1. Pelatihan pada Minggu, 21 Februari di tiga tempat yaitu:
a. Wilayah Denpasar dan Badung di SMA 4 Denpasar.
b. Wilayah Bangli, Klungkung, dan Karangasem di SMA 2 Semarapura.
c. Wilayah Jembrana di SMA 1 Negara.

2. Pelatihan pada Minggu, 7 Maret di tiga tempat yaitu:
a. Wilayah Buleleng di SMA 1 Singaraja
b. Wilayah Tabanan di SMA 1 Tabanan
c. Wilayah Gianyar di SMA 1 Gianyar