Sloka Institute

Oleh Anton Muhajir

Welcome to my webpage!

To contact me, please click here.  I use a webform for email to limit spam and make it quicker and easier for the communities I serve to communicate with me.—

Begitulah ucapan selamat datang di website (laman) Ellen R.  Anderson, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Negara Bagian Minnesota, Amerika Serikat. Ucapan itu memang datang dari mesin, dan otomatis akan keluar untuk siapa pun yang membuka laman tersebut. Namun, laman itu juga sekaligus memberikan tiga hal menarik tentang bagaimana anggoa Dewan berinterkasi dengan warga.

Continue Reading

Diskusi UU KIP di Denpasar

DENPASAR – Setelah negeri ini memiliki UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada amanat yang hingga kini belum terbentuk dan diterapkan di Bali. Penerapannya dengan jalan membentuk Komisi Informasi Publik (KIP). Dengan kondisi ini, LSM di Bali dan organisasi wartawan merapatkan diri. Mendesak Gubernur Bali Made Mangku pastika dan DPRD Bali segera melakukan pembentukan KIP di Bali.

Desakan tersebut muncul dalam diskusi bertema UU KIP, “Mendorong Warga Menggunakan Haknya Atas Informasi Publik” Minggu (11/10) kemarin. Yang diikuti sekitar 25 wartawan dan LSM. Wayan ”Gendo” Suardana, majelis anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengatakan, UU KIP merupakan kemajuan bagi kebebasan informasi di Indonesia. Continue Reading

Lembaga pemerintah, termasuk provinsi Bali, harus siap menerapkan keterbukaan informasi publik menyusul telah disahkannya Undang-undang UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU yang menjamin menjamin hak warga negara untuk terlibat dalam pengelolaan informasi publik ini akan efektif diberlakukan pada Mei 2010. Namun hingga saat ini lembaga pemerintah terkesan belum siap menerapkan UU ini.

Desakan tersebut muncul dalam diskusi bertema UU KIP, Mendorong Warga Menggunakan Haknya Atas Informasi Publik di Denpasar Jumat ini. Diskusi yang dilaksanakan Sloka Institute, Lembaga Pengembangan Media, Jurnalisme, dan Informasi ini diikuti sekitar 25 wartawan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bali.

Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Rofiqi Hasan UU KIP sebenarnya langkah maju untuk mendukung kebebasan pers. Sebab UU ini memberikan jaminan tidak hanya pada wartawan tapi juga pada publik atau warga umum untuk mengakses informasi terkait kepentingan publik. Meski demikian, di tingkat lapangan wartawan masih susah mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah. Continue Reading

Jakarta, (ANTARA News) – Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan uang dan pengamanan informasi.

“Informasi sangat penting, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, kalau jatuh pada orang yang ingin mendapatkan keuntungan uang,” kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Pertemuan tersebut merupakan acara pertama yang dilakukan Wapres Boediono pada hari pertamanya masuk kantor.

Menurut Wapres, mengamankan wapres secara fisik itu mudah, tetapi mengamankan wapres dari segi informasi pengambilan keputusan itu sulit.

“Kalau keputusan wapres dijual ke sana-sini, ini bahaya bagi bangsa ini. Ini (informasi) kalau digunakan untuk bukan kepentingan rakyat, sangat berbahaya,” kata Wapres.

Menurut Wapres, membocorkan informasi pengambilan keputusan untuk kebijakan negara itu merupakan dosa yang sangat besar.

Karena itu, Wapres mewanti-wanti soal informasi itu, karena dampaknya akan sangat luar biasa. “Mengamankan wapres juga termasuk mengamankan informasi,” kata Wapres.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mengingatkan dalam pengelolaan uang.
“Yang paling rawan adalah masalah uang. Uang bisa menjerumuskan, bisa memelesetkan orang. Uang benar dibutuhkan tapi harus benar-benar diatur,” kata Wapres,

Menurut Boediono, Kantor Wapres merupakan tempat strategis karena banyak keputusan yang telah dan akan diambil untuk kepentingan rakyat.

“Kita pada simpul strategis pengambil kebijakan negara. Kalau benar (keputusannya) dampaknya besar, kalau salah juga besar dampaknya,” kata Wapres.

Wapres berjanji akan mengambil keputusan yang benar untuk rakyat bukan kepentingan sekelompok orang.

Sumber : Antara

UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 3 April 2008 dan akan mulai berlaku efektif mulai 1 Mei 2010. UU KIP terdiri dari 16 bab dan 64 pasal. Selanjutnya  2 tahun setelah Undang-Undang KIP disahkan, akan ada dua peraturan pemerintah yang akan melengkapi undang-undang ini. Yaitu PP tetang tatacara pembebanan ganti rugi badan publik, dan PP tentang jangka waktu informasi yang dikecualikan.

UU KIP ini juga menginstruksikan pembentukan Komisi Informasi pusat dan daerah yang bertugas menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksananya. Continue Reading

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) akan diberlakukan pada 1 mei 2010. Diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 ini akan membuat warna baru bagi dunia informasi di negara kita, dimana pada consideran UU KIP ini menyatakan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok yang merupakan hak asasi setiap manusia serta sebgai pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara.

Di buatnya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan yang tertulisa pada pasal 3 UU KIP bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk :

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di indonesia.

Sebagai produk hukum tentunya UU KIP mempunyai sanksi apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan -ketentuan ayang tertulis pada UU KIP tersebut. Salah satunya dalah tentang memperoleh informasi dari lembaga publik. dimana apabila ada lembaga publik tidak mau atau pelit memberikan informasi akan dikenakan hukuman 1 tahun penjara dan denda 1 Milyar rupiah.
Ketentuan ini sanga mengembirakan pagi pencari dan pemburu informasi, karena selama ini banyak lembaga publik terkesan pelit memberikan informasi kepada masyarakat.

Dilain sisi UU KIP ini juga melarang menyirakan informasi menyangkut kehidupan pribadi seseorang, panyakit seseorang, kondisi psikisnya dan tentang devisa negara secara konkret serta tentang pertahanan yang menyangkut keutuhan negara.demikian juga halnya dengan acara infotainmen dilarang mengungkap aip pribadi tanpa ada persetujuan dari pihak yang diberitakan karena informasi ini dianggap tidak mendidik.

Bila UU KIP ini kita persandingkan dengan UU Pers maka ada semacam pertentangan walaupun tidak substansial sifatnya. Dimana pada UU pers jelas tertulis pada pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran
Untuk menjamin kemerdekaan Pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi, sedangkan pada UU KIP membatasinya.

Maka timbul pertanyaan bagi kita Dibuatnya UU KIP Melindudungi ataukah membatasi Informasi?

Sumber

Oleh : Sadikin Gani, tim kerja Mediabersama.com

Jurnalisme warga didasari oleh gagasan bahwa masyarakat yang tidak mengalami pelatihan maupun pendidikan jurnalisme profesional dapat memanfaatkan peralatan teknologi modern dan internet global untuk berkreasi, melengkapi maupun memeriksa fakta-fakta yang diberitakan dalam media. Hal itu bisa dilakukan sendiri maupun berkolaborasi dengan yang lain. Contoh, kita menulis tentang pertemuan di kantor walikota dalam blog kita atau forum online. Atau bisa juga kita memeriksa fakta sebuah artikel yang dimuat media mainstream dan menunjukkan kekeliruannya atau bias-biasnya dalam blog kita. Atau bisa juga memotret dengan kamera digital peristiwa-peristiwa penting Continue Reading

Sabtu, 01 Desember 2007 | 08:36 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Kepemilikan hutan oleh masyarakat terancam hilang terkait skema perdagangan karbon yang akan dirundingkan dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, 3-14 Desember. Hal ini karena tidak ada kejelasan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat adat di sekitar hutan.

Hira P. Jhamtani, aktivis Third World Network, LSM internasional yang menggeluti lobi-lobi internasional bidang lingkungan dan globalisasi, menyatakan hal itu pada diskusi yang diselenggarakan Walhi Bali dan AJI Denpasar di Sloka Institute, Denpasar, Jumat malam (30/11).

Continue Reading