Seleksi Anggota Komisi Informasi Harus Terbuka

Publik harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Daerah Bali. Demikian salah satu kesimpulan dalam diskusi terfokus Mendorong Peran Publik dalam Pembentukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Denpasar, Kamis lalu.

Diskusi tersebut diadakan Sloka Institute, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Peserta diskusi antara lain calon komisioner KID Bali, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, DPRD Bali, serta Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Bali.

Koordinator Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora sebagai pembicara dalam diskusi setengah hari itu. Tim Seleksi KI Provinsi Bali yang diundang sebagai pembicara justru tidak hadir.

Dalam diskusi tersebut, peserta mengharapkan agar tahap selanjutnya dalam proses seleksi calon komisioner KID Bali lebih melibatkan warga. Saat ini, Tim Seleksi KI Provinsi Bali sudah melakukan seleksi dinamika kelompok dan wawancara. Ada 13 calon lolos tahap ini yang kemudian akan dipilih lima tertinggi berdasarkan ranking. Lima orang inilah yang akan jadi Komisioner KI Provinsi Bali.

Tahap selanjutnya setelah seleksi dinamika kelompok dan wawancara ini adalah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi I DPRD Bali. I Gusti Putu Widjra, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali menyatakan proses uji kepatutan dan kelayakan ini akan terbuka untuk publik. “Kami mempersilakan agar warga ikut hadir dalam fit and proper test oleh DPRD,” katanya.

Hal lain yang menjadi catatan dalam diskusi terfokus tersebut adalah perlunya transparansi dalam proses seleksi oleh Tim Seleksi maupun Dinas Perhubungan dan Infokom yang secara administratif bertanggung jawab terhadap seleksi itu. Transparansi ini antara lain dilakukan melalui media massa terkait dengan proses ataupun para calon komisioner.

Muhammad Ridwan, Redaktur Radar Bali, mengatakan selama ini media massa lokal kurang dilibatkan dalam sosialisasi kerja dan hasilnya oleh Tim Seleksi. “Seharusnya setiap selesai bekerja, tim seleksi juga melakukan jumpa pers dengan wartawan, tidak hanya memberikan pengumuman melalui media tertentu,” ujarnya.

Jika transparansi tersebut bisa dilakukan, maka publik akan lebih bisa terlibat dalam proses seleksi calon komisioner. Hal ini penting terutama untuk memberikan masukan tentang jejak rekam (track reckord) para calon. Sebab, publik bisa menilai langsung jejak rekam dan kompetensi para calon komisioner.

Agus Sumberdana, Koordinator Advokasi dan Jaringan Sloka Institute, juga mengusulkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi untuk lebih intenstif menggunakan website sebagai media untuk sosialisasi hasil kerja tersebut. Dengan demikian, publik bisa langsung mengakses informasi tersebut.

“Kalau website menyediakan informasi, maka warga bisa langsung memberikan masukan di sana,” kata Agus.